kolusi. Studi LSI juga ingin menguji sejauh mana keterlibatan warga dalam ormas-ormas Islam berhubungan dengan sikap dan perilaku korupsi. kolusi

Jakarta, Januari 2021Pengertian Kolusi. Pasar Oligopoli Kolusi. "Jika menerima gratifikasi, lebih baik laporkan ke UPG atau langsung ke KPK jika pemberian. Laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat oleh perusahaan pada periode tertentu untuk menyampaikan kondisi finansial, kinerja serta hasil aktivitas operasional perusahaan yang ditujukan kepada para pengguna laporan keuangan sebagai pengambilan keputusan. Dengan begitu, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan kolusi, apa saja jenis-jenis praktik kolusi, dan seperti apa contoh kolusi dalam bisnis, politik, hingga konteks lainnya. Korupsi bukanlah masalah hukum, melainkan masalah perilaku dari individu. ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing karena berkat bimbingan guru. Pendahuluan. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Pada dasarnya praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni. Di dalam pasar oligopoli, hal ini perlu dilakukan oleh suatu perusahaan karena bertujuan agar usaha. IV. Tak hanya‘menjangkiti’. Indikator tersebut diantaranya tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan. Kondisi pasar. Maka dari itu terdapat hal penting dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila yaitu dengan kita melakukan tindakan korupsi kita sama saja telah menghancurkan Pancasila yang telah susah payah dibuat oleh pendiri bangsa kita yang berjuang mati-matian. Tindakan diam – diam ini sering kali terkait dengan budaya suap-menyuap yang meresap dalam lingkungan birokrasi dan jaringan sosial masyarakat. E. 3. Pengertian Korupsi dan Kolusi. Praktik ini cukup umum di Indonesia, dan banyak oknum pejabat serta pengusaha telah ditangkap dalam kasus-kasus yang terkait. (103-115), 103 Sumartana,2 menyatakan bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) akhir-akhir ini dianggap sebagai wujud paling buruk dan paling ganas dari gejala kemerosotan moral dari kehidupan masyarakat dan bernegara di negeri kita. Pasar oligopoli merupakan pasar dengan sedikit penjual. Jual beli jabatan pun identik. Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di dalam satu bidang industri di saat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. Sementara kata lainnya yang menunjukkan kesesuaian arti dengan unsur korupsi, yaitu as-suht, harb, as-sariqah, gasab, dan al-dalwu. Dampak Kolusi. Tipe Dokumen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan tentang pengertian istilah korup (kata sifat) dan korupsi (kata. pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya, kini korupsi juga mewabah pada. Pokok bahasan yang ada dalam muatan materi pendidikan antikorupsi mencakup nilai-nilai Islami. Ali Mukartono menjelaskan meskipun telah lahir UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada kenyataannya, penegakan hukum terhadap perbuatan kolusi dan. Padahal ancaman hukuman untuk nepotisme juga tidak main-main. Dari sudut pandang hukum, korupsi memenuhi hal-hal berikut ini; a. PROFESIONALISME BIROKRAT DALAM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE MENUJU TERWUJUDNYA NEGARA BEBAS KORUPSI KOLUSI NEPOTISME (KKN) DI KOTA SEMARANG *Bethari Destianingrum*, Untung Dwi Hananto, Nabitatus Sa’adah - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, IndonesiaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Suatu perbuatan yang bertentang dengan hukum seperti kolusi ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan adalah beberapa penyebab yang melatarbelakangi terjadinya tindakan menyimpang ini. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Angka tersebut diprediksi akan bertambah mengingat masih ada penangkapan yang belum masuk data. Menyuap hakim atau jaksa agar hukuman bagi seorang pelaku kejahatan menjadi lebih ringan. Perilaku manusia diatur oleh empat norma, yaitu norma agama, norma moral, norma. id - Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi salah satu masalah di. Tujuannya untuk mengembangkan bisnis dan membuat kompetitor tidak bisa bersaing. Collusion: Menurut Vousinas, (2019) kolusi merujuk kepada perjanjian yang menipu suatu pihak dimana pihak yang tertipu sebanyak dua orang atau lebih, untuk satu pihak yang bertujuan untuk mengambil tindakan lain untuk beberapa tujuan kurang baik, seperti menipu pihak ketiga dari hak yang dimilikinya. Jenis-Jenis Kolusi. Selain itu, ada juga pencegahan KKN. Kemudian, Ketua Panitia Muktamar NU Ke-34, KH M Imam Aziz menyebut mereka. Praktek persekongkolan dalam tender ini dilarang karena dapat menimbulkanmanipulasi lelang atau kolusi tender (collusive tendering). Pemicunya adalah hasil mengumpulkan keberanianku. Pasar oligopoli adalah pasar yang di mana hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerja sama. 3 Penyebab Kolusi. Interaksi kolutif inilah yang juga ikut menurunkan citra Anggota DPR dalam kontribusi pemberantasan korupsi. Tipe Dokumen. SuaraJakarta. Kolusi berarti tindakan kerjasama atau perjanjian ilegal atau rahasia antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara rahasia bertujuan untuk menipu seseorang. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoli, di mana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama, dapat secara signifikan memengaruhi pasar secara keseluruhan. praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengatur bahwa “praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan antara penyelenggaran negara, melainkan juga antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kartel dianggap sebagai tindakan yang hanya akan. Korupsi, Kolusi, Nepotisme merupakan benalu sosial Oleh : Wildan Baihaqi Ash-shiddiq KKN adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara , dikarenakan KKN hanya menguntungkun suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. pengadaan barang/jasa antara lain adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pada jenis ini, produsen hanya akan memainkan harga dengan melihat perkembangan harga produsen lain. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: T. Pertama, judul UU Nomor 28/ 1999 menjadi Pemberantasan Tindak Pidana Kolusi dan Nepotisme. Biasanya kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar yaitu oligopoli dimana keputusan beberaoa perusahaan untuk bekerja sama dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. PRAYOGI DWI SULISTYO. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pasar Oligopoli Murni (Homogen) Jenis pasar ini. dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Nepotisme merupakan. NABILATUL ASDIQO MHS 2017. Adanya payung hukum tentang penyelenggaraan negara ini diharapkan negara mampu melaksanakan fungsi dan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh. Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menegaskan bahwa "Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan. Nasution melantiknya sebagai Pejabat Presiden RI tanggal 12 Maret 1967 dan. penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Normatif karena pendekatan normatif yang dimaksudkan. c. Kolusi adalah praktik yang buruk dan tentunya tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Dimana istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme memiliki ikatan yang erat dan mengandung makna yang sama. . Model Cournot termasuk teori tertua tentang model oligopoli. Misalnya, menyuap instansi pemerintah agar seseorang diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Korupsi" kata ini mungkin sudah tak asing lagi di telinga kita, kata ini sering kita baca di media masa dan bahkan kerap kali menghiasi layar kaca televisi kita. "Oh itu, kependekan dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kolusi merugikan kepentingan konsumen karena produsen akan mengejar keuntungan yang maksimal bagi mereka. fraud hexagon. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang. Biasanya langkah kerja sama ini dilakukan pada saat ingin menaikkan harga dari suatu produk atau jasa. KOMPAS. Dalam perkembangan pelaksanaan reformasi gelombang pertama, reformasi diDalam jurnal “Pelaksanaan Good Governance di Indonesia dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi” karya Ahli Hukum Andi Hakim, komitmen good governance salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 4. Kolusi dalam kamus besar adalah keja sama secara diam-diam untuk maksud tidak terpuji. Oleh Amalia Ramadhani Putri (MAN 1 YOGYAKARTA) Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut sebagaimana termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lihat selengkapnyaArti kolusi adalah pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara. Kondisi keuanganOleh: Iwan Santosa. Kolusi yang tidak formal biasa disebut kolusi terselubung. Pengertian Korupsi Menurut Robert Klitgaard adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah. Perkembangan politik sekarang ini, semakin memberi peluang bagi oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. "Kolusi itu kerja sama,” ujar Kakek Tulus, “Tapi, melawan hukum atau aturan yang berlaku. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Antoni mengakui, secara hukum Soeharto memang belum pernah divonis terbukti melakukan korupsi selama 32 tahun memimpin Indonesia. Identifikasi Kasus. Olson sebagaimana yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo (2001 : 8-12) antara lain : 1. korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami berharap Pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan LPMP DKI Jakarta dapat terus diwujudkan dengan lebih baik dan cita-cita terwujudnya birokrasi bersih dan melayani dapat terlaksana. Pembelajaran Anti Korupsi di Kalangan Pelajar. KOMPAS - Rezim Orde Baru (1966-1998) adalah era yang diakhiri dengan tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjalar di pusat kekuasaan hingga di daerah. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (selanjutnya disebut KKN) saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan. Peraturan Perundang-undangan. BAB II . Kolusi juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tersembunyi dengan memberikan uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar semua urusan menjadi lancar. Model politik seperti ini berimplikasi pada berkembangnya budaya politik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara. Sedangkan Kolusi dan Nepotisme telah ditetapkan sebagai tindak pidana di dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Fenomena Budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Lingkar Anggota Dewan serta Relasinya dengan Partai Politik. Fenomena budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan penguatan sistem integritas dan integritas pegawai aparatur sipil negara; b. Pasar Oligopoli Non Kolusi. Kolusi merupakan suatu kondisi di mana perusahaan saingan bekerjasama demi kepentingannya. Dorongan utama tindak korupsi neposistik adalah adanya ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan kekerabatan. Pada saat itu, Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Hal ini pula yang menyebabkanpraktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur pada masa Orde Baru. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antara Penyelenggara Negara dan Pihak lain baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertujuan untuk meraup atau mencuri uang negara, dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau serta memanfaatkan. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada kosentrasi pasar akan menyebabkan perubahan terhadap ROA. Collusive Tendering merupakan kesepakatan horizontal maupun vertikal diKOLUSI, DAN NEPOTISME. Corruption, Collusion, and Nepotism in Indonesian is no more representing a phenomenon, but this have been representing factually which is famous everywhere. 4. f KATA PENGANTAR. Sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis, maka peran serta masyarakat sangatlah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Negara ini. Pertama, perbuatan korupsi melanggar penerapan nilai Ketuhanan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Kolusi adalah bentuk praktek anti persaingan dan oleh karena itu, ilegal di beberapa negara. Kepentingan sosial-politik menjadi lebih luas di antara kedua belah pihak dan tidak terjembatani sehingga menimbulkan ketegangan sosial-politik masyarakat pedesaan dan perkotaan. Korupsi model ini seringkali dilakukan demi memuluskan kepentingan politik dari pejabat publik yang melakukan tindakan koruptif itu. TEMPO. Oleh karena itu, diperlukan budaya integritas yang harus. Ketika keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok yang terlibat dalam kolusi, sementara mayoritas masyarakat tidak mendapatkan keuntungan yang sama, kesenjangan sosial dan ekonomi semakin membesar. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kolusi dapat terjadi pada hampir semua bidang pekerjaan dan profesi; politik, agama, organisasi, dan institusi. 1. Hal ini termuat dan diamanatkan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Krisis inilah yang akhirnya meruntuhkan eksistensi Orde Baru pada Mei 1998. A. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan d. untuk penjelasannya sebagai berikut : Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa, perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. KKN sendiri merupakan sebuah usaha dalam bentuk penyelewengan penggelapan dana, kecenderungan dalam mengutamakan kerabat atau sanak saudara, dan pembentukan persekutuan rahasia yang dibuat dengan tujuan untuk. Mengganggu hak asasi manusia. Pembahasan. Ciri-ciri kolusi jenis ini adalah: Pemberian uang pelicin dari perusahaan tertentu kepada oknum pejabat atau pegawai pemerintahan agar perusahaan dapat memenangkan tender pengadaan barang dan jasa tertentu. Oleh: Iwan Santosa. Kesepakatan dapat terjadi dengan keterlibatan para pihak, tidak saja keterlibatan kesepakatan horizontal, namun dapat melibatkan semua pihak dalam proses tender. dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Dengan aset yang nilainya fantastik, maka BUMN akan menjadi sarang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), jika tidak dikelola dengan baik. konsep Kolusi, Nepotisme yang ada dalam UU 28/99 bertubrukan satu sama lainya karena ketidakjelasan rumusan Kolusi dan Nepotisme dan luasnya ruang lingkup Kolusi dan Nepotisme dalam penegakanya. 3. Yogyakarta: Aditya Media, 1999, hlm. Faktor yang Mempengaruhi Kolusi. Korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan ketingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Lamanya suatu kolusi biasanya tergantung. Pelaku usaha kartel berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangikorupsi, kolusi, dan nepotisme, penegakan dan kepastian hukum, serta reformasi birokrasi dengan penekanan pada kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi disemua bidang dan sektor pembangunan. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan, dan merugikan. Walaupun tidak disukai masyarakat, kolusi dapat saja terjadi jika terbentuk suatu kondisi yang mendukung terjadinya kolusi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disingkat "KKN". Metode analisis menggunakan Regresi Linear Berganda. Korupsi Nepotistik. Judul. PUTUSAN Nomor 5/PUU-IX/2011. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, c. Sebuah negara hukum sangatlah mengedepankan hukum di atas segala-galanya, namun belakangan ini hal itu. Di Indonesia, kolusi paling sering terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa tertentu (umumnya dilakukan pemerintah). 2. Berikut adalah contoh kasus-kasus kolusi yang biasanya terjadi:. Sedangkan pengertian. Nilai-nilai Islami itu terdiri dari aspek kejujuran, kepedulian, keadilan, tanggung jawab dan amanah,kerja keras, ikhlas, istiqamah, kedisiplinan dan sabar. Dalam hal ini para produsen dalam pasar oligopoli saling mempengaruhi, tetapi tidak melakukan kolusi (kesepakatan). Celakanya, hingga saat ini KODEKI dan Etika Promosi Obat belum bisa sepenuhnya mengubah prilaku dokter dan perusahaan. Kolusi adalah kerja sama seseorang atau sekelompok orang yang memangku jabatan atau yang memiliki kewenangan tetentu dalam pemerintahan dengan masyarakat atau pejabat yang memerlukan bantuan saling memberikan (jasa, komisi, uang atau materi lainnya) yang menimbulkan ketidak adilan dalam percaturan sumber daya manusia, karena mustinya memperoleh. 16. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah salah satu tuntutan Reformasi pada 1998. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara. Kolusi adalah bentuk pemufakatan jahat yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan meraup keuntungan. Sebenarnya apa itu kolusi, kenapa hal tersebut dapat. Faktor yang Mempengaruhi Kolusi. tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan UU. 3 Sedangkan yang di maksud nepotisme dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tindakan atau menguntungkan sanak saudara atau. Secara umum, kolusi diartikan sebagai bentuk kerja sama yang terjalin antara pejabat pemerintahan dengan pihak berwenang lainnya dengan satu tujuan yang sama. Krisis tersebut seiring dengan krisis moneter yang melanda dunia pada pertengahan 1997 dan berkembang menjadi krisis multidimensional. Korupsi, kolusi dan. Sampel penelitan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indo-nesia periode 2016-2019. Com – Dalam proses peralihan kekuasaan pasca G 30 S/PKI menempatkan Jenderal Soeharto sebagai tokoh utama. Pengaruh kolusi tersebut banyak digunakan dalam bidang ekonomi, dimana banyak perusahaan yang bekerja sama dalam bidang industri untuk kepentingan. Pertama, mengobjektifikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai sikap indisipliner dan inkonsisten yang dapat hadir dalam diri manusia tanpa dibatasi dimensi waktu dan ruang. Sekarang sudah ada namun masih terfokus terhadap korupsi yaitu Komisi. Ketiga, merubah rumusan tindak pidana kolusi yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. Pelanggaran terhadap Sila ke 1 yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.